Firdaus, Firdaus (2025) PERAN TUHA PEUT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian di Gampong Kayee Raya, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Firdaus_200510087_ Cover (1).pdf Download (38kB)
	Text Firdaus_200510087_Abstrak (1).pdf Download (159kB)
	Text Firdaus_200510087_Bab I (1).pdf Download (284kB)
	Text Firdaus_200510087_Daftar Pustaka (1).pdf Download (200kB)
	Text SKRIPSI FIRDAUS.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tuha Peut atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga penting dalam struktur pemerintahan desa di Aceh, yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan dan pengawasan. Berdasarkan, Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong menjabarkan, Tuha Peut memiliki tanggung jawab utama dalam membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja desa, mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu, tuha peut juga berperan dalam merumuskan kebijakan desa bersama kepala desa, memberi nasehat, dan menyelesaikan sengketa-sengketa adat dalam masyarakat. Penelitian ini ingin melihat bagaimana peran serta hambatan dan upaya yang dialami tuha peut dalam urusan pelaksanaan pemerintahan gampong. Metode menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian dokumen / literatur. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peran tuha peut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di Gampong Kayee Raya belum sesuai dalam melaksanakan Tugasnya dalam urusan pelaksanan pemerintahan gampong, sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong. Hal ini karena anggota tuha peut masih kurang memahami tugasnya dalam beberapa hal seperti perumusan qanun gampong, kurangnya menguasai ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam memahami penanganan konflik di dalam gampong. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus mendorong tokoh adat yang kompeten dalam bidangnya untuk menjabat sebagai tuha peut setiap gampong di Aceh dengan memberikan pelatihan kepada para anggota untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka, sehingga dalam proses pengambilan keputusan terlahir putusan yang kompherensif dan sesuai dengan ketentuan qanun serta meminimalisir pertentangan dan perselisihan yang akan terjadi.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	G Geography. Anthropology. Recreation > GT Manners and customs K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Firdaus Firdaus
Date Deposited:	20 Feb 2025 02:29
Last Modified:	20 Feb 2025 02:29
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/10137

Actions (login required)

View Item