IRVAN, MUHAMMAD (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DEMONTRASI BERSIFAT ANARKIS YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN FASILITAS UMUM. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

[img] Text
Cover.pdf

Download (122kB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (266kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (378kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (236kB)
[img] Text
Full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Kemerdekaan mengungkapkan aspirasi di hadapan publik merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan demonstrasi dilaksanakan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Indonesia saat ini menghadapi berbagai masalah, yang menyebabkan masyarakat melakukan protes melalui orasi bersama. Namun, aksi demonstrasi yang terjadi disertai tindakan tidak bertanggung jawab, seperti terjadinya perusakan fasilitas publik, yang secara jelas tidak sejalan dengan tujuan dari unjuk rasa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi untuk menuntut pelaku demonstrasi anarkis dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif. Sumber data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yaitu unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi untuk menuntut pelaku demonstrasi anarkis yaitu adanya unsur subjektif yaitu pelaku demonstrasi kemudian unsur objektif yaitu dengan terangterangan/secara terbuka, dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan, terhadap orang/manusia atau barang. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dalam perspektif hukum pidana Indonesia secara umum diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat 1 dan Pasal 170 ayat 1 KUHP. Diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi pentingnya memahami cara menyampaikan pendapat di ruang publik dengan baik dan benar. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk bekerjasama dalam menjalankan peraturan yang ada terkait cara mengemukakan pendapat yang baik dan benar di ruang publik.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Muhammad Irvan
Date Deposited: 06 Nov 2026 03:09
Last Modified: 06 Nov 2026 03:09
URI: https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/23926

Actions (login required)

View Item View Item

Latest Collections

Top Downloaded Items

Top Authors

This repository has been indexed by