SARADI, WIN (2025) PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Penelitian di Polres Aceh Tengah). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER WIN SARADI.pdf Download (20kB)
	Text ABSTRAK WIN SARADI.pdf Download (19kB)
	Text BAB 1 WIN SARADI.pdf Download (289kB)
	Text DAPUS WIN SARADI.pdf Download (148kB)
	Text SKRIPSI WIN SARADI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk mencegah dan menindak berbagai bentuk penyimpangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di Kabupaten Aceh Tengah masih terdapat lima desa yang belum menerapkan prinsip tata kelola keuangan secara optimal, yang terlihat dari meningkatnya laporan penyalahgunaan dana desa ke Polres Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran serta hambatan dan upaya Polres Aceh Tengah dalam menerapkan prinsip good governance guna mencegah dan mengatasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berlokasi di Polres Aceh Tengah. Data diperoleh melalui wawancara terhadap aparat kepolisian, aparatur desa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), pelapor, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Data dianalisis melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Polres Aceh Tengah dalam penerapan prinsip good governance untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di kabupaten aceh tengah tercermin melalui langkah-langkah yang mengedepankan fungsi penyelidikan, penyidikan, edukasi hukum, serta pengawasan terhadap penggunaan dana desa secara menyeluruh dan sistematis. Kepolisian juga mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui sinergi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta keterlibatan aktif masyarakat desa. Hambatan Polres Aceh Tengah untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tengah antara lain adalah keterbatasan jumlah penyidik khusus tindak pidana korupsi, minimnya alat bukti permulaan, kurangnya harmonisasi prosedural antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan kepolisian, serta ketiadaan perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor dugaan korupsi. Namun demikian, Polres Aceh Tengah telah melaksanakan berbagai upaya, seperti penguatan edukasi hukum kepada perangkat desa, pembentukan posko pengaduan masyarakat, pemetaan wilayah rawan penyimpangan. Disarankan agar Polres Aceh Tengah membentuk Unit Monitoring Transparansi Desa (UMTD) yang melibatkan masyarakat dan memperkuat kapasitas penyidik Tipikor, guna memastikan pengawasan dana desa bebas dari intimidasi.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	WIN SARADI
Date Deposited:	29 Oct 2026 06:52
Last Modified:	29 Oct 2026 06:52
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/23824

Actions (login required)

View Item