SIREGAR, KYTI WULANDARI (2026) ANALISIS PUTUSAN NOMOR 12/Pid Sus-TPK/2024/PT MDN TERHADAP PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TINDAK PIDANA KORUPSI. S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (1MB)
	Text bab 1.pdf Download (1MB)
	Text dapus.pdf Download (1MB)
	Text skripsi kiti fulll.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara serta melemahkan tata kelola pemerintahan. Dalam hukum positif Indonesia, korupsi diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan, salah satunya korupsi yang merugikan keuangan negara melalui penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini berfokus pada penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Uang Persediaan (UP) merupakan dana operasional yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari pemerintah daerah, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan norma hukum dan fakta dalam putusan yang diteliti. Dalam perkara ini, berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, jumlah anggaran Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp41.501.923.179. Untuk mendukung kegiatan operasional, Bendahara Pengeluaran mengajukan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp1.500.000.000, yang kemudian dicairkan melalui SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran. Pengelolaan UP tersebut berlangsung pada periode Januari sampai dengan Agustus 2017. Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 02 Tahun 2010, pengajuan penggantian Uang Persediaan dapat dilakukan apabila UP yang telah dikeluarkan mencapai 75% dari nilai Uang Persediaan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PT MDN didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi serta adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Uang Persediaan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas kerugian keuangan negara. Kata Kunci: Analisis Putusan, Pengelolaan Uang Persediaan

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	KYTI WULANDARI SIREGAR
Date Deposited:	27 Oct 2026 07:17
Last Modified:	27 Oct 2026 07:17
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/23782

Actions (login required)

View Item