IQRAMULLAH, IQRAMULLAH (2026) PENANGANAN PERKARA ANAK PENGGUNA NARKOTIKA OLEH JAKSA (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

[img] Text
COVER IQRAMULLAH.pdf

Download (153kB)
[img] Text
ABSTRAK IQRAMULLAH.pdf

Download (238kB)
[img] Text
BAB 1 IQRAMULLAH.pdf

Download (376kB)
[img] Text
DAPUS IQRAMULLAH.pdf

Download (211kB)
[img] Text
TESIS LENGKAP IQRAMULLAH.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak terus mengalami peningkatan dan menimbulkan persoalan serius dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya telah memberikan ruang rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi anak penyalahguna narkotika. Namun dalam praktiknya, penanganan perkara anak narkotika masih cenderung menggunakan pendekatan pemidanaan formal dibandingkan rehabilitasi. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam praktik penanganan perkara anak penyalahguna narkotika di Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan perkara anak penyalahguna narkotika oleh jaksa, faktor penghambat dalam penerapan rehabilitasi, serta upaya mengatasi hambatan tersebut di Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan jaksa, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Tim Asesmen Terpadu. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara anak penyalahguna narkotika oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Aceh Timur masih didominasi pendekatan pemidanaan formal, sedangkan penerapan rehabilitasi belum berjalan optimal. Faktor penghambat meliputi multiinterpretasi kriteria pengguna dan pengedar narkotika dalam perkara anak, paradigma represif aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi termasuk belum tersedianya kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten di Aceh Timur, lemahnya koordinasi dengan Tim Asesmen Terpadu, serta budaya hukum yang represif di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Upaya yang diperlukan antara lain penyusunan pedoman teknis kriteria pengguna dan pengedar, penguatan kapasitas dan profesionalisme jaksa, optimalisasi kewenangan diskresi jaksa dan peran Tim Asesmen Terpadu, penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi disertai pengusulan pembentukan kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Timur, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan budaya hukum yang lebih rehabilitatif dalam penanganan perkara anak pengguna narkotika.

Item Type: Thesis (S2)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User: IQRAMULLAH IQRAMULLAH
Date Deposited: 21 Oct 2026 06:03
Last Modified: 21 Oct 2026 06:03
URI: https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/23700

Actions (login required)

View Item View Item

Latest Collections

Top Downloaded Items

Top Authors

This repository has been indexed by