HADI, FADHILLA (2025) PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP BARANG BAWAAN PENUMPANG ANGKUTAN BUS (Studi Penelitian di PT. Putra Pelangi Perkasa di Kota Medan). S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (775kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (775kB)
	Text BAB 1.pdf Download (775kB)
	Text DAPUS.pdf Download (775kB)
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (774kB)

Abstract

Perjanjian angkutan bus pada umumnya bersifat lisan tetapi selalu didukung oleh dokumen yang di sebut dengan tiket angkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi. Salah satu kewajiban yang harus di lakukan pihak angkutan bus yaitu ganti rugi kepada penumpang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Penumpang angkutan PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Medan pernah mengalami kerugian yang di akibatkan oleh kelalaian pihak pengangkutan. Untuk mengetahui pertanggungjawaban apabila terjadi kasus kehilangan, kerusakan, atau tertukarnya barang sebab pengangkut memberi arahan kepada penumpang untuk meletakkan barang bawaan mereka di bagasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap barang bawaan penumpang di PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Medan apabila mengalami kerugian pada saat pengangkutan dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki keterkaitan langsung. Hasil penelitian yang didapat adalah PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Medan berjalan dengan baik yang mengutamakan hak-hak konsumen dan melaksanakan perundang-undangan dengan semestinya dengan memberi kompensasi, ganti rugi, apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, dari PT. Putra Pelangi Perkasa Kota Medan menggunakan upaya penyelesaian yaitu menggunakan cara non litigasi atau diluar pengadilan. Penyelesaian ganti rugi dalam sengketa pengangkutan diluar pengadilan atau nonlitigasi. Saran pada Pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa transportasi harus mempertahankan kualitas layanan dan optimalisasi fasilitas. Kepada para konsumen agar lebih selektif dalam memilih atau menggunakan jasa transportasi agar tidak mengalami berbagai macam bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Penerapan Pertanggungjawaban, Barang Bawaan, Penumpang, Angkutan Bus

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Fadhilla Hadi
Date Deposited:	14 Oct 2026 06:23
Last Modified:	14 Oct 2026 06:23
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/23597

Actions (login required)

View Item