NISA, KHAIRUN (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHAKIMAN MELALUI MEDIA (TRIAL BY MEDIA). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER KHAIRUN NISA.pdf Download (43kB)
	Text ABSTRAK KHAIRUN NISA.pdf Download (14kB)
	Text BAB 1 KHAIRUN NISA.pdf Download (86kB)
	Text DAPUS KHAIRUN NISA.pdf Download (27kB)
	Text SKRIPSI KHAIRUNNISA.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Di era digital, pemberitaan dan penyebaran informasi mengenai suatu perkara pidana yang masih dalam proses pemeriksaan berlangsung secara masif. Publik turut membentuk opini yang menghakimi, menciptakan kebersalahan dan ketidakbersalahan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Secara normatif, Pasal 27A UU ITE memberikan batas terhadap penyebaran informasi yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal untuk diketahui umum. Namun, pemberitaan mengenai suatu perkara yang masih dalam proses pemeriksaan sering kali lebih cepat menyebar di media mendahului peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penghakiman melalui media (trial by media). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan (library search), serta analisis yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, konstruksi hukum di Indonesia terkait kebebasan pers dan batasan pemberitaan terhadap perkara pidana yang masih dalam proses pemeriksaan, belum diatur secara maksimal. sehingga menimbulkan ketidakjelasan batas antara pemberitaan yang sah dengan penghakiman melalui media. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku trial by media dibedakan berdasarkan jenis pelakunya. pelaku dari kalangan pers diatur melalui UU Pers dengan Dewan Pers sebagai (primary remedy) dan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), sementara pelaku dari luar kalangan pers dapat dijerat langsung melalui UU ITE, KUHP, dan UU PDP. Namun, ketiadaan pengaturan khususterkait trial by media juga menyebabkan ketidakmampuan memberikan efek jera yang memadai terhadap pelaku, sehingga diperlukan regulasi yang komprehensif untuk melindungi martabat peradilan dan hak atas peradilan yang adil. Disaranakan agar pemerintah merumuskan regulasi khusus tentang contempt of court yang secara eksplisit mengatur larangan trial by media sebagai bentuk indirect contempt, lengkap dengan definisi operasional dan mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional bagi pelaku dari kalangan pers maupun diluar kalangan pers.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Khairun Khairun Nisa
Date Deposited:	01 Oct 2026 05:57
Last Modified:	01 Oct 2026 05:57
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/23331

Actions (login required)

View Item