Sitepu, Arya Sakti (2026) PERAN BEA CUKAI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK IMPOR PAKAIAN BEKAS ILEGAL (STUDI KASUS KANTOR BEA CUKAI TELUK NIBUNG TANJUNG BALAI). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER_ARYA SAKTI SITEPU_NIM.210510265.pdf Download (41kB)
	Text RINGKASAN_ARYA SAKTI SITEPU_NIM.210510265.pdf Download (10kB)
	Text BAB 1_ARYA SAKTI SITEPU_NIM.210510265.pdf Download (275kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_ARYA SAKTI SITEPU_NIM.210510265.pdf Download (37kB)
	Text SKRIPSI_ARYA SAKTI SITEPU_NIM.210510265.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Impor pakaian bekas ilegal adalah kegiatan memasukkan pakaian bekas dari luar negeri ke dalam suatu negara tanpa memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Impor pakaian bekas ilegal adalah aktivitas memasukkan pakaian bekas dari luar negeri secara tidak sah karena melanggar aturan perdagangan, kepabeanan, dan kesehatan yang berlaku di suatu negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menelaah penerapan atau implementasi norma hukum positif dalam praktik nyata di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena penegakan hukum terhadap impor pakaian bekas ilegal secara mendalam dan menyeluruh Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai berperan penting dalam penegakan hukum terhadap praktik impor pakaian bekas ilegal melalui pengawasan di pelabuhan dan perairan, patroli laut, analisis risiko, serta penindakan berupa penyitaan dan pemusnahan barang bukti. Upaya ini dilakukan secara preventif dan represif untuk mencegah masuknya pakaian bekas ilegal ke wilayah Indonesia. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pengawasan, luasnya wilayah perairan dengan banyak jalur tidak resmi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan tingginya ketergantungan ekonomi pedagang terhadap pakaian bekas. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bea Cukai Teluk Nibung meningkatkan koordinasi lintas instansi, pengawasan berbasis intelijen, serta sosialisasi kepada masyarakat. Kesimpulan, penegakan hukum terhadap praktik impor pakaian bekas ilegal di wilayah Bea Cuai Teluk Nibung menghadapi berbagai kendala, antara lain kendala geografis wilayah perairan, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada perdagangan pakaian bekas impor. Disarankan kepada Bea Cukai Teluk Nibung untuk terus meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pengawasan, khususnya armada patroli dan teknologi pendukung, guna meningkatkan efektivitas pengawasan wilayah perairan

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	ARYA SAKTI SITEPU
Date Deposited:	01 Oct 2026 05:08
Last Modified:	01 Oct 2026 05:08
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/23327

Actions (login required)

View Item