SIMATUPANG, FAUZIAH NUR (2026) ANALISIS YURIDIS KONSEP STRICT LIABILITY YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SATWA YANG DILINDUNGI DI LUAR KAWASAN KONSERVASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Putusan Nomor 71/PID.SUS-LH/2025/PN Tkn). S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (1MB)
	Text bab 1.pdf Download (1MB)
	Text dapus.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FAUZIAH NUR SIMATUPANG.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penerapan doktrin strict liability (pertanggungjawaban mutlak) dalam tindak pidana satwa dilindungi di luar kawasan konservasi masih menemui tantangan yuridis yang komplek, serta tingkat ancaman terhadap keberlangsungan hidup satwa dilindungi terus meningkat. Permasalahan penelitian ini mencakup konsep strict liability dalam kasus kematian satwa dilindungi dalam perspektif hukum pidana serta pertimbangan hakim menerapkan unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Lh/2025/Pn Tkn. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep strict liability dalam perspektif hukum pidana dan mengetahui secara yuridis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian ini bersifat normatif, yang pada dasarnya mempelajari hukum yang di anggap sebagai aturan atau prinsip di Masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach ),yang akan dilakukan dengan cara pendekatan yang melalui proses analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 71/Pid.Sus-Lh/2025/Pn Tkn Hasil dari penelitian ini menyatakan penerapan strict liability dalam sistem hukum pidana di indonesia bersifat khusus dan terbatas. Meskipun Pasal 21 Ayat (2) Huruf B jo. Pasal 40A ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya (KSDAHE) dirumuskan sebagai delik formil, undang-undang tersebut belum secara eksplisit mengadopsi asas strict liability dalam ranah pidana sebagaimana diatur dalam ranah keperdataan dalam lingkungan hidup. Dalam putusan tersebut, majelis hakim tetap menerapkan asas pertanggungjawaban berbasis kesalahan yang berdasarkan prinsip geen straf zonder schuld. di dalam putusan tersebut majelis hakim juga menerapkan prinsip individualisasi pidana dengan memperhitungkan status residivis pada terdakwa Maskur, sehingga dijatuhi pidana 5 (lima) tahun penjara, sedangkan terdakwa Santoso dijatuhi pidana 3 (tiga) tahun penjara, serta denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Saran dari penulis bahwa pemerintah pembentuk undang-undang perlu untuk lebih memperjelas lagi batas penerapan strict liability dalam pembaruan hukum konservasi dalam perspektif hukum pidana guna menindak lanjuti jaringan perdagangan satwa liar secara lebih efektif tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	fauziah nur simatupang
Date Deposited:	24 Sep 2026 07:16
Last Modified:	24 Sep 2026 07:16
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/23210

Actions (login required)

View Item