Azkia, Azkia (2026) IMPLEMENTASI WEWENANG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR PADA BADAN JALAN DI KOTA IDI RAYEUK. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover_AZKIA_NIM.220510051.pdf Download (205kB)
	Text ringkasan_AZKIA_NIM.220510051.pdf Download (264kB)
	Text bab 1_AZKIA_NIM.220510051.pdf Download (422kB)
	Text daftar pustaka_AZKIA_NIM.220510051.pdf Download (402kB)
	Text Skripsi Azkia 220510051.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik parkir liar di badan jalan Kota Idi Rayeuk, khususnya di Jalan Cut Meutia dan sekitar JNT Express (Jalan Medan–Banda Aceh), sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari 145.697 unit pada tahun 2020 menjadi 190.090 unit pada tahun 2024, yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir resmi. Kondisi tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas, mengurangi kapasitas jalan, serta menciptakan kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Qanun Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019 dan Nomor 1 Tahun 2020 dengan realitas di lapangan, meskipun Dinas Perhubungan secara hukum memiliki kewenangan atribusi untuk melakukan penertiban. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penertiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian studi kepustakaan (Library Reseach) dan penelitian lapangan (Field Research). Analisis data dilakukan secara Deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir liar di Kota Idi Rayeuk masih memerlukan penguatan, terutama dalam tahapan pelaksanaan penertiban. Penertiban yang ditemukan dalam penelitian masih didominasi oleh pemberian teguran lisan dan belum sampai pada tindakan pengembokan maupun penderekan, meskipun sarana pendukung berupa armada telah tersedia. Hambatan yang ditemukan meliputi koordinasi antarlembaga yang masih memerlukan penguatan, keterbatasan infrastruktur serta rambu dan marka parkir, kondisi pelanggaran yang berubahubah di lapangan, dan kesadaran hukum masyarakat yang masih beragam. Di sisi lain, telah dilakukan upaya sosialisasi sejak tahun 2021, pengelolaan 16 titik parkir resmi, serta adanya instruksi Bupati untuk mendukung penguatan penertiban parkir. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan adanya penguatan mekanisme operasional penertiban parkir agar tahapan pelaksanaan memiliki acuan yang lebih jelas, serta mempertimbangkan penguatan regulasi teknis sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Aceh Timur. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga terkait, penyediaan rambu dan marka parkir sesuai kebutuhan, serta pengembangan pencatatan pelanggaran yang dapat mendukung pelaksanaan penertiban secara lebih tertib dan terdokumentasi.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	AZKIA AZKIA
Date Deposited:	22 Sep 2026 04:55
Last Modified:	22 Sep 2026 04:55
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/23104

Actions (login required)

View Item