Musanna, Khatijatul (2026) ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA BANTUAN KORBAN KONFLIK DI KABUPATEN ACEH TIMUR. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI KHATIJATUL CETAK.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Pengelolaan dana bantuan korban konflik di Kabupaten Aceh Timur seharusnya diselenggarakan berdasarkan prinsip akuntabilitas untuk memulihkan hak-hak ekonomi masyarakat pasca-konflik. Namun, praktik penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik menyebabkan tidak tersampaikannya bantuan tersebut dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap unsur tindak pidana korupsi pada dana bantuan korban konflik serta menganalisis secara yuridis pemenuhan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Putusan Nomor 60/Pid.SusTPK/2024/PN.Bna. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum korupsi dana bantuan korban konflik merupakan jalinan norma antara regulasi tindak pidana korupsi, perbendaharaan negara, dan kekhususan Aceh, di mana pelanggaran petunjuk teknis penyaluran yang disertai motif keuntungan tidak sah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pembuktian dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna menunjukkan bahwa terdakwa selaku Ketua Badan Reintegrasi Aceh terbukti menyalahgunakan kewenangan jabatannya melalui penetapan data penerima fiktif dan pengabaian verifikasi, yang secara langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nyata berdasarkan hasil audit resmi. Oleh karena itu, disarankan kepada Pemerintah Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh untuk segera membangun sistem verifikasi penerima bantuan berbasis teknologi digital yang terhubung dengan data kependudukan nasional guna menutup celah manipulasi data fiktif serta menjamin keterbukaan akses informasi bagi pengawasan sosial masyarakat. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan lebih fokus pada upaya pelacakan dan penyitaan aset milik para pelaku korupsi secara progresif sebagai langkah nyata dalam memulihkan kerugian keuangan negara serta mengembalikan hak-hak ekonomi yang seharusnya diterima oleh masyarakat korban konflik di Aceh Timur. Kata Kunci: Korupsi, Penyalahgunaan Kewenangan, Dana Bantuan, Korban Konflik, Pertanggungjawaban Pidana.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Khatijatul Musanna
Date Deposited:	21 Sep 2026 08:32
Last Modified:	21 Sep 2026 08:32
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/23095

Actions (login required)

View Item