SAQINAH, PUTRI (2026) ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR ANTAR PROVINSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text COVER.pdf Download (18kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (104kB)
	Text BAB 1.pdf Download (264kB)
	Text DAPUS.pdf Download (145kB)
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (17MB)

Abstract

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, munculnya kebijakan daerah yang membatasi penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) antarprovinsi menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur penggunaan TNKB tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur penggunaan TNKB antar provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang relevan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan atributif atas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara tegas berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara kewenangan Pemerintah Daerah hanya terbatas pada aspek fiskal dan operasional kewilayahan. Pemerintah Daerah disarankan untuk tidak melakukan pembatasan terhadap kendaraan bermotor berdasarkan asal TNKB, karena kendaraan yang telah memenuhi ketentuan registrasi dan persyaratan yang berlaku dapat beroperasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan batas kewenangannya dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengaturan yang berkaitan dengan TNKB agar kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	PUTRI SAQINAH
Date Deposited:	17 Sep 2026 06:47
Last Modified:	17 Sep 2026 06:47
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22969

Actions (login required)

View Item