ANANDA, AULIA (2026) PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN DANA BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover au.pdf Download (37kB)
	Text abstrak au.pdf Download (19kB)
	Text bab 1 au.pdf Download (147kB)
	Text dapus au.pdf Download (110kB)
	Text AULIA ANANDA_210510145.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Program bantuan sosial pada dasarnya diatur secara jelas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang menghendaki agar bantuan diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat fakir miskin. Namun di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, masih ditemukan kondisi di mana masyarakat yang secara ekonomi mampu justru menerima bantuan, sementara sebagian masyarakat miskin tidak terakomodasi sebagai penerima. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial dan mengurangi efektivitas program dalam mencapai tujuan utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pendistribusian dana bantuan sosial di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran, serta menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan aparatur Gampong Uteunkot dan masyarakat, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Muara Dua telah menempuh tahapan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019, namun dalam tataran praktik ditemukan ketidaksinkronan yang menyebabkan standar ketepatan sasaran dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tidak terpenuhi secara utuh. Faktor penyebab ketidaktepatan sasaran tersebut bersumber pada belum optimalnya pemutakhiran data secara terarah dan berkelanjutan sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta adanya pengaruh kedekatan sosial yang mengabaikan kriteria objektif dalam proses verifikasi lapangan di tingkat gampong. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah dengan memperkuat koordinasi serta transparansi dalam musyawarah penetapan penerima guna mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang adil sesuai dengan arah kebijakan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012. Pemerintah daerah perlu memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara berkala setiap enam bulan. Membentuk tim verifikasi independen di tingkat kecamatan untuk memastikan validitas data penerima bantuan. Serta memperkuat pengawasan dengan menerapkan sanksi administratif yang tegas bagi aparat yang melanggar prosedur pengelolaan bantuan sosial.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Aulia Ananda
Date Deposited:	16 Sep 2026 07:31
Last Modified:	16 Sep 2026 07:31
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22955

Actions (login required)

View Item