SAMOSIR, YUDHA ARMANDA (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KASUS SALAH TANGKAP (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text COVER.pdf Download (59kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (113kB)
	Text BAB 1.pdf Download (200kB)
	Text DAPUS.pdf Download (22kB)
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan salah tangkap dalam pelaksanaan kewenangan penyidik Polri yang dapat merugikan hak seseorang. Permasalahan tersebut salah satunya terdapat dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, yang menyatakan tindakan penangkapan tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap serta pertanggungjawaban hukum penyidik atas tindakan penangkapan yang dinyatakan tidak sah. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi bahan pemahaman mengenai batas kewenangan serta pertanggungjawaban penyidik Polri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap dapat dilakukan melalui mekanisme administratif, disiplin, etik, pidana, dan perdata sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai ketentuan hukum. Putusan praperadilan yang menyatakan penangkapan tidak sah tidak secara langsung menjatuhkan sanksi kepada penyidik, tetapi dapat menjadi dasar untuk dilakukan pemeriksaan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hukum telah menyediakan mekanisme pertanggungjawaban terhadap penyidik Polri dalam kasus salah tangkap. Oleh karena itu, penyidik harus melaksanakan kewenangan penangkapan secara profesional, cermat, dan sesuai dengan ketentuan hukum untuk mencegah terjadinya salah tangkap serta melindungi hak-hak masyarakat.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	YUDHA ARMANDA SAMOSIR
Date Deposited:	16 Sep 2026 02:44
Last Modified:	16 Sep 2026 02:44
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22919

Actions (login required)

View Item