SIREGAR, MUHAMMAD ARIFIN (2026) ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text COVER.pdf Download (18kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (69kB)
	Text BAB 1.pdf Download (221kB)
	Text DAPUS.pdf Download (133kB)
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dapat menimbulkan persoalan hukum terhadap harta bersama setelah perceraian. Pembagian harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 ayat (1) yang menentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG, Penggugat warga negara Belanda menggugat pembagian harta bersama terhadap Tergugat warga negara Indonesia karena merasa tidak memperoleh hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG dalam menolak gugatan pembagian harta bersama, serta menganalisis kesesuaian pertimbangan tersebut dengan ketentuan hukum mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian pada perkawinan campuran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan keterlambatan pencatatan perkawinan dan harta yang disengketakan tercatat atas nama Tergugat. Berdasarkan analisis, pertimbangan tersebut kurang tepat karena keterlambatan pencatatan bersifat administratif dan tidak menghilangkan keabsahan perkawinan maupun hak atas harta bersama. Pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran disarankan untuk melakukan pencatatan perkawinan dan memperjelas pengaturan harta perkawinan. Hakim juga disarankan mempertimbangkan ketentuan hukum secara menyeluruh untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	MUHAMMAD ARIFIN SIREGAR
Date Deposited:	15 Sep 2026 09:03
Last Modified:	15 Sep 2026 09:03
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22915

Actions (login required)

View Item