FADILAH, ERA (2026) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL (Studi Putusan No 464/PID.SUS/2024/PT PTK). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text COVER.pdf Download (112kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (208kB)
	Text BAB 1.pdf Download (269kB)
	Text DAPUS.pdf Download (167kB)
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib dilakukan berdasarkan perizinan yang sah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penerapan hukum, salah satunya dalam Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PT PTK yang membebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan penambangan tanpa izin. Hal tersebut menimbulkan permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim dan kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Minerba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana pertambangan ilegal dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptifanalitis untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan bebas karena menilai unsur tindak pidana penambangan tanpa izin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan analisis yuridis, penulis berpendapat bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena pertimbangan hakim belum mengkaji secara menyeluruh ketentuan mengenai sistem perizinan pertambangan khususnya keterkaitan antara Izin Usaha Pertambangan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta pemenuhan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Putusan bebas dalam perkara ini masih menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap penerapan ketentuan tindak pidana pertambangan tanpa izin sehingga belum sepenuhnya mencerminkan penerapan ketentuan hukum pertambangan secara utuh. Disarankan hakim sebaiknya menerapkan ketentuan Undang-Undang Minerba secara lebih sistematis dan komprehensif sehingga putusan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta mendukung efektivitas penegakan hukum di bidang pertambangan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	ERA FADILAH
Date Deposited:	15 Sep 2026 09:02
Last Modified:	15 Sep 2026 09:02
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22908

Actions (login required)

View Item