Sauqi, Afdhal (2026) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM PENERBITAN FAKTUR PAJAK FIKTIF (Studi Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Kota Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI AFDHAL SAUQI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Penerbitan faktur pajak fiktif merupakan tindak pidana perpajakan yang mengakibatkan kerugian terhadap penerimaan negara dan melibatkan korporasi sebagai pelaku. Praktik tersebut masih terjadi dalam dunia usaha, sedangkan menghendaki agar korporasi melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap korporasi dalam penerbitan faktur pajak fiktif serta kendala dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach) dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap korporasi dalam penerbitan faktur pajak fiktif telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Pasal 39A huruf a, Pasal 43A, dan Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Pasal 4 dan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berdasarkan pasal tersebut korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi oleh pengurus atau pihak yang bertindak dalam lingkup kewenangannya. Adapun kendala dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi sulitnya pembuktian unsur kesalahan korporasi, penggunaan perusahaan cangkang (shell company), keterbatasan alat bukti dan sumber daya manusia, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi penegak hukum. Disarankan agar pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak memperkuat pengawasan berbasis teknologi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta mengoptimalkan koordinasi antarinstansi agar penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap penerbitan faktur pajak fiktif berjalan lebih efektif. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Faktur Pajak Fiktif, Tindak Pidana Perpajakan

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Afdhal Sauqi
Date Deposited:	15 Sep 2026 04:10
Last Modified:	15 Sep 2026 04:10
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22875

Actions (login required)

View Item