Shadrina, Nur (2026) ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (P3H). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text Skripsi Rina After Sidang (1).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Tindak pidana perusakan hutan merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, perekonomian negara, serta kehidupan masyarakat. Perusakan hutan dapat dilakukan oleh orang perseorangan maupun melibatkan beberapa pihak dengan bentuk keterlibatan yang berbeda. Kondisi tersebut memerlukan penegakan hukum yang tepat agar setiap pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum. Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai instrumen hukum khusus yang mengatur perbuatan yang dilarang, subjek hukum, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi terhadap pelaku perusakan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan dan penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta didukung pendekatan kasus (case approach) terhadap putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur tindak pidana perusakan hutan, termasuk mengenai subjek hukum, bentuk perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Penegakan hukum terhadap pelaku dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penerapannya, ketepatan penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi perbuatan pidana, menentukan kualifikasi dan bentuk keterlibatan pelaku, membuktikan unsur tindak pidana, serta menerapkan ketentuan pidana secara tepat. Dengan demikian, persoalan penegakan hukum lebih berkaitan dengan ketepatan dan konsistensi penerapan norma oleh aparat penegak hukum daripada ketidakcukupan norma dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Disarankan agar aparat penegak hukum menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 secara cermat, konsisten, dan sesuai dengan bentuk perbuatan serta keterlibatan masing-masing pelaku. Selain itu, diperlukan penguatan pemahaman dan koordinasi dalam penerapan ketentuan pidana agar penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perusakan Hutan, Kualifikasi Pelaku, Pertanggungjawaban Pidana.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Shadrina
Date Deposited:	15 Sep 2026 04:09
Last Modified:	15 Sep 2026 04:09
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22874

Actions (login required)

View Item