Br Hutauruk, Yohanna (2026) KEWENANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text skripsi yohanna done .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Kewenangan hakim bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh hukum, syarat diversi, prosedur peradilan anak, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pelaksanaannya merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan masa depan anak. Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam penerapan diversi terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim memiliki kewenangan untuk mengupayakan diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dan menindaklanjuti hasil kesepakatan diversi sesuai dengan ketentuan hukum. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, prosedur yang berlaku, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dari perspektif Hukum Tata Negara, kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum dan harus dilaksanakan secara independen namun tetap berdasarkan hukum serta menjamin perlindungan hak anak. Diharapkan kepada hakim dalam menerapkan diversi dapat lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta memastikan bahwa pelaksanaan diversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dan pihak terkait agar penerapan diversi dapat berjalan secara efektif, adil, dan mampu mewujudkan tujuan keadilan restoratif serta perlindungan terhadap anak. Kata Kunci : Kewenangan Hakim, Diversi, Anak, Kekuasaan Kehakiman, Kepentingan Terbaik Anak.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Yohanna Br Hutauruk
Date Deposited:	14 Sep 2026 06:39
Last Modified:	14 Sep 2026 06:39
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22857

Actions (login required)

View Item