SALMA, SALMA (2026) PENERAPAN PASAL PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH OKNUM TNI PADA PUTUSAN NOMOR 42-K/PM.I-01/AL/IV/2025. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER_SALMA_NIM.220510005.pdf Download (240kB)
	Text RINGKASAN_SALMA_NIM.220510005.pdf Download (234kB)
	Text BAB 1_SALMA_NIM.220510005.pdf Download (511kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_SALMA_NIM.220510005.pdf Download (304kB)
	Text SKRIPSI_SALMA_NIM.220510005.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai kehormatan institusi militer. Penelitian ini berfokus pada analisis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam membuktikan unsur perencanaan (voorbedachte raad) dalam Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AL/IV/2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ketepatan penjatuhan pidana penjara seumur hidup disertai pemecatan dari dinas militer serta menganalisis konstruksi yuridis yang digunakan hakim dalam menetapkan terpenuhinya unsur perencanaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pelaku dalam sistem peradilan militer. Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta dianalisis melalui tahap pengumpulan, pengklasifikasian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara seumur hidup berdasarkan Pasal 340 KUHP disertai pemecatan dari dinas militer merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sepadan dengan beratnya kejahatan terdakwa. Hal ini sejalan dengan Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 yang menegaskan ketundukan prajurit pada hukum pidana umum melalui mekanisme UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pemecatan dipandang sebagai konsekuensi atas penyalahgunaan keahlian militer dan pelanggaran UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal. Unsur perencanaan dalam Pasal 340 KUHP dibuktikan melalui adanya waktu bagi terdakwa untuk berpikir tenang sejak persiapan hingga eksekusi, yang menunjukkan bahwa pembunuhan dilakukan secara sadar dan terencana. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AL/IV/2025 telah tepat karena seluruh unsurnya terbukti. Namun, pertimbangan hakim mengenai unsur perencanaan masih perlu diuraikan lebih mendalam agar argumentasi putusan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu disarankan Majelis Hakim Peradilan Militer disarankan memperkuat pertimbangan hukum mengenai unsur "dengan rencana terlebih dahulu" serta tetap konsisten menerapkan penegakan hukum yang objektif dan tegas guna menjamin kepastian hukum, prinsip persamaan di hadapan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan militer.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Salma Salma
Date Deposited:	15 Sep 2026 03:59
Last Modified:	15 Sep 2026 03:59
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22850

Actions (login required)

View Item