Marzuki, Marzuki (2026) ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (970kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (970kB)
	Text BAB I.pdf Download (970kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (970kB)
	Text TESIS MARZUKI.pdf Restricted to Registered users only Download (969kB)

Abstract

RINGKASAN Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum menerapkan sistem desentralisasi dengan memberikan otonomi khusus kepada Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu bentuk kekhususan tersebut adalah pengaturan mengenai pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Aceh yang mensyaratkan persetujuan Gubernur Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (1). Pengaturan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menempatkan Kepolisian sebagai institusi nasional di bawah Presiden tanpa melibatkan pemerintah daerah dalam pengangkatan pejabat kepolisian. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas kewenangan Pemerintah Aceh terhadap Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem Pemerintahan Aceh, mengkaji disharmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kedudukan Kepolisian dalam sistem Pemerintahan Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi norma terletak pada perbedaan konstruksi kewenangan, di mana Undang-Undang Kepolisian menempatkan pengangkatan Kapolda sebagai kewenangan atributif Kapolri dalam sistem komando nasional, sedangkan UUPA mensyaratkan persetujuan Gubernur Aceh tanpa mengatur secara jelas sifat, ruang lingkup, maupun akibat hukum dari persetujuan tersebut. Akibatnya, muncul kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Keterlibatan Gubernur Aceh merupakan bentuk pengakuan terhadap kekhususan Aceh yang bersifat prosedural dan tidak mengubah kedudukan Polri sebagai institusi nasional. Saran, diperlukan harmonisasi melalui penyempurnaan Pasal 205 UUPA dengan memperjelas kedudukan persetujuan Gubernur Aceh beserta mekanisme pelaksanaannya agar tercipta kepastian hukum tanpa mengurangi prinsip sistem komando nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kata Kunci: Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kewenangan Pemerintahan, Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Marzuki
Date Deposited:	11 Sep 2026 03:59
Last Modified:	11 Sep 2026 03:59
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22803

Actions (login required)

View Item