RIDDHAN, DZUL KHAIRA (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TAMBANG GALIAN - C ILEGAL YANG BERDAMPAK BURUK TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT (Studi Penelitian Desa Tanjung lenggang, Kecamatan Bahorok). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text COVER.pdf Download (192kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (277kB)
	Text BAB 1.pdf Download (266kB)
	Text DAPUS.pdf Download (245kB)
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pertambangan galian C ilegal di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, masih menjadi permasalahan hukum karena menimbulkan kerusakan lingkungan, gangguan infrastruktur, dan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Formulasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Galian C (Batuan) Tanpa Izin serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala substantif maupun teknis operasional dalam penindakan hukum terhadap pelaku di Desa Tanjung Lenggang, Kecamatan Bahorok. Praktik eksploitasi pertambangan secara illegal ini mengabaikan ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta berpotensi menimbulkan degradasi ekologis sebagaimana diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berdasarkan pada efektivitas hukum ditinjau melalui penelitian langsung (field research) atau dikategorikan dalam penelitian yuridis empiris. kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pertambangan galian C ilegal di Kecamatan Bahorok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tambang galian C ilegal telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun belum berjalan secara optimal karena masih terdapat aktivitas pertambangan tanpa izin. Peran aparatur penegak hukum, khususnya Kepolisian Sektor Bahorok, diwujudkan melalui pengawasan, koordinasi, penerimaan laporan masyarakat, pemberian teguran, dan tindakan hukum terhadap pelaku. Hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dominasi kepentingan ekonomi, keterbatasan pengawasan, serta kendala koordinasi dan perizinan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, aparat mengedepankan pendekatan preventif melalui pembinaan, sosialisasi, koordinasi lintas instansi, pengawasan partisipatif, serta tindakan represif sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan dan koordinasi antarinstansi dalam penanganan pertambangan ilegal. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat, sedangkan masyarakat dan pelaku usaha diharapkan mematuhi ketentuan perizinan serta berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan guna mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	DZUL KHAIRA RIDDHAN
Date Deposited:	09 Sep 2026 03:51
Last Modified:	09 Sep 2026 03:51
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22648

Actions (login required)

View Item