AZHAR, SAMSUL (2026) DINAMIKA DAN RELASI ANTAR AKTOR KEBIJAKAN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KABUPATEN PIDIE. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover samsul.pdf Download (219kB)
	Text abstrak samsul.pdf Download (240kB)
	Text bab i samsul.pdf Download (344kB)
	Text dapus samsul.pdf Download (250kB)
	Text tesis revisi sidang samsul.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, dalam praktiknya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Pidie masih belum berjalan secara substantif. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat, dominasi aktor tertentu dalam proses perencanaan, serta belum optimalnya akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan relasi antar aktor kebijakan dalam perencanaan pembangunan partisipatif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori Good Governance UNDP (1997) yang mencakup indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, keadilan dan inklusivitas, serta efektivitas dan responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika dan relasi antar aktor dalam Musrenbang masih belum seimbang, di mana aktor pemerintah dan tokoh tertentu cenderung lebih dominan dibandingkan masyarakat umum. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas masih terbatas, inklusivitas belum optimal, serta responsivitas terhadap usulan masyarakat masih rendah. Faktor utama rendahnya partisipasi masyarakat meliputi kurangnya sosialisasi, dominasi aktor tertentu, rendahnya kepercayaan masyarakat, serta ketimpangan akses partisipasi antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Pidie belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perencanaan pembangunan partisipatif yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, perluasan ruang partisipasi, serta peningkatan kepercayaan masyarakat agar perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Musrenbang, Kebijakan, Good, Governance

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Pascasarjana > 63103 - Magister Administrasi Publik
Depositing User:	Samsul Azhar
Date Deposited:	09 Sep 2026 03:50
Last Modified:	09 Sep 2026 03:50
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22647

Actions (login required)

View Item