NASIR, FADIL AKHLUL (2026) SINERGI REGULASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS MAKANAN DAN MINUMAN STUDI PADA KABUPATEN PIDIE. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover fadil.pdf Download (235kB)
	Text abstrak fadil.pdf Download (420kB)
	Text bab i fadil.pdf Download (498kB)
	Text dapus fadil.pdf Download (539kB)
	Text fadil (1).pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Implementasi kebijakan pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie. Namun, realisasi penerimaan PBJT yang masih berada di bawah target menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, masih ditemukan wajib pajak yang belum terdaftar, rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta belum meratanya sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak. Permasalahan tersebut mengindikasikan adanya kendala dalam implementasi kebijakan pengawasan PBJT atas makanan dan minuman di Kabupaten Pidie yang perlu dianalisis lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman di Kabupaten Pidie serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) melalui enam aspek, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta kecenderungan pelaksana. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan PBJT atas makanan dan minuman di Kabupaten Pidie belum optimal. Faktor pendukung implementasi terdiri atas adanya dasar hukum yang jelas, komitmen aparatur dalam melaksanakan pengawasan, koordinasi dan komunikasi yang baik antar pelaksana, serta meningkatnya kesadaran sebagian wajib pajak. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia pengawasan, masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian wajib pajak, kondisi ekonomi pelaku usaha yang tidak stabil, serta sosialisasi dan pemahaman perpajakan yang belum merata. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pengawasan belum mampu menjangkau seluruh wajib pajak secara maksimal sehingga realisasi penerimaan PBJT belum mencapai target yang ditetapkan. Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Pidie perlu meningkatkan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia pengawasan, memperluas sosialisasi perpajakan kepada pelaku usaha, memperkuat koordinasi antarinstansi terkait, serta mengoptimalkan sistem pengawasan agar pelaksanaan kebijakan PBJT dapat berjalan lebih efektif dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pajak, Daerah, Kabupaten, Pidie.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions:	Pascasarjana > 63103 - Magister Administrasi Publik
Depositing User:	Fadil Akhlul Nasir
Date Deposited:	09 Sep 2026 03:45
Last Modified:	09 Sep 2026 03:45
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22641

Actions (login required)

View Item