Mubarraq, Fauzan (2026) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA ILEGAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Bir). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (886kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (886kB)
	Text BAB I.pdf Download (886kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (886kB)
	Text SKRIPSI FAUZAN MUBARAQ.pdf Restricted to Registered users only Download (886kB)

Abstract

RINGKASAN Penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang menyuruh melakukan atau turut serta dalam pengangkutan mineral dan batubara tanpa izin. Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Bir. atas nama terdakwa Samsul Bahri yang dijatuhi pidana karena dianggap menyuruh melakukan pengangkutan hasil tambang tanpa izin. Kajian dilakukan untuk menilai kesesuaian penerapan unsur tindak pidana dengan fakta persidangan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta implikasinya terhadap penegakan hukum di bidang pertambangan mineral dan batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian perundang-undangan statute approach yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap penjualan mineral dan batubara ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 108/Pid.Sus-Lh/2024/Pn Bir). Penerapan sanksi pidana terhadap penjualan dan pengangkutan mineral serta batubara ilegal dalam Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Bir telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, namun sanksi yang dijatuhkan masih relatif ringan sehingga kurang memberikan efek jera. Penegakan hukum masih berfokus pada pelaku lapangan dan belum menjangkau aktor utama di balik kegiatan pertambangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sanksi yang lebih tegas, proporsional, dan menyeluruh guna melindungi kepentingan negara, masyarakat, dan lingkungan hidup. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Bireuen terkait pertambangan mineral dan batubara ilegal secara yuridis telah terpenuhi dan putusan hakim sah, namun sanksi yang dijatuhkan berada pada tingkat rendah sehingga kurang optimal dalam memberikan efek jera. Pertimbangan hakim lebih didominasi aspek yuridis dibandingkan sosiologis, serta masih berfokus pada pelaku individual tanpa menjangkau aktor utama, sehingga penegakan hukum dinilai belum menyentuh aspek struktural dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pertambangan ilegal mengintegrasikan pertimbangan yuridis dan sosiologis secara seimbang dengan memperhatikan tingkat peran dan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana. Pendekatan tersebut menghasilkan putusan yang mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Pidana, Batubara Ilegal

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Fauzan Mubarraq
Date Deposited:	08 Sep 2026 06:47
Last Modified:	08 Sep 2026 06:47
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22612

Actions (login required)

View Item