URMILA, MILI (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN USAHA PETERNAKAN YANG BEROPERASI DI TENGAH PERMUKIMAN (Studi Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text COVER.pdf Download (186kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (195kB)
	Text BAB 1.pdf Download (244kB)
	Text DAPUS.pdf Download (218kB)
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak masyarakat yang harus dilindungi melalui penataan ruang dan penegakan hukum yang baik. Namun, masih terdapat usaha peternakan yang beroperasi di tengah permukiman masyarakat di Kabupaten Deli Serdang sehingga menimbulkan pencemaran udara, bau tidak sedap, dan gangguan kesehatan. Kegiatan usaha peternakan sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap badan usaha yang beroperasi di tengah permukiman serta mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum serta kendala yang dihadapi dalam penanganan usaha peternakan yang berada di tengah permukiman di Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap badan usaha yang beroperasi di tengah permukiman dilakukan oleh DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP melalui pengawasan, pemeriksaan, teguran, dan koordinasi sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat usaha yang melanggar ketentuan tata ruang, perizinan, dan lingkungan hidup. Kendala yang dihadapi meliputi lemahnya pengawasan, koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta sistem OSS yang berorientasi administratif. Upaya yang dilakukan ialah meningkatkan pengawasan, koordinasi, sosialisasi, dan evaluasi perizinan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan penerapan sanksi administratif secara tegas agar penegakan hukum terhadap badan usaha di kawasan permukiman berjalan lebih efektif.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	MILI URMILA
Date Deposited:	08 Sep 2026 06:22
Last Modified:	08 Sep 2026 06:22
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22606

Actions (login required)

View Item