Zulfahmi, Zulfami (2026) PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN POLITIK UANG (Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text 1. Cover.pdf Download (138kB)
	Text 2. Abstrak.pdf Download (261kB)
	Text 3. BAB 1.pdf Download (380kB)
	Text 4. Daftar Pustaka.pdf Download (265kB)
	Text Siap Cetak Pasca Sidang Tesis_Zulfahmi-247410101004-_Kajian_Kota_Lhokseumawe.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Politik uang merupakan salah satu permasalahan serius dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia yang berpotensi merusak integritas pemilu, melemahkan kualitas partisipasi politik masyarakat, serta menghambat terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, upaya pencegahan politik uang tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, melainkan juga memerlukan pendekatan preventif yang dilakukan secara sistematis melalui pendidikan politik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Kesbangpol dalam mewujudkan pendidikan politik sebagai upaya pencegahan politik uang serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan politik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan informan terkait, dan dokumentasi terhadap berbagai program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Kota Lhokseumawe. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan Teori Demokrasi Partisipatoris sebagai grand theory, Teori Good Governance sebagai middle theory, dan Teori Pendidikan Politik sebagai applied theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol Kota Lhokseumawe telah melaksanakan pendidikan politik melalui sosialisasi politik, seminar kebangsaan, dialog publik, pendidikan politik bagi pemilih pemula, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta penyuluhan bahaya politik uang. Secara yuridis, pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan tugas dan fungsi Kesbangpol dalam pembinaan kehidupan politik masyarakat, namun implementasinya belum optimal karena masih bersifat insidental, belum terintegrasi, dan lebih berorientasi pada tahapan pemilu. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pendidikan politik masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, serta belum adanya kebijakan teknis yang mengatur pelaksanaan pendidikan politik secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan. Perlunya memperkuat kerangka kebijakan dan regulasi terkait pendidikan politik dengan menyusun pedoman teknis yang lebih operasional, termasuk standar operasional prosedur (SOP), indikator kinerja terukur, serta integrasi program pendidikan politik dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan Kesbangpol, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun sistem manajemen program, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja agar setiap program pendidikan politik dapat diukur tingkat keberhasilannya secara objektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Pendidikan Politik, Politik Uang, Kesbangpol, Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Zulfahmi
Date Deposited:	08 Sep 2026 06:00
Last Modified:	08 Sep 2026 06:00
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22588

Actions (login required)

View Item