Boru sitinjak, Nabila (2026) KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYEBARAN KONTEN INTIM NON-KONSENSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS/2022/PN LSM). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover Nabila boru sitinjak.pdf Download (17kB)
	Text Ringkasan Nabila boru sitinjak.pdf Download (12kB)
	Text BAB I Nabila boru sitinjak.pdf Download (312kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Nabila boru sitinjak.pdf Download (13kB)
	Text SKRIPSI NABILA BORU SITINJAK.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)

Abstract

RINGKASAN KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM NABILA BORU SITINJAK NIM 220510253 DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYEBARAN KONTEN INTIM NON-KONSENSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS/2022/PN LSM) Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya penyebaran konten intim non-konsensual. Tindak pidana ini menimbulkan dampak yang serius terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, maupun terhadap kehormatan dan hak privasinya. Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm, di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tanpa pidana denda, padahal Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta efektivitas sanksi yang diberikan dalam memberikan perlindungan kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran konten intim non- konsensual dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm serta menganalisis efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan dalam memberikan perlindungan kepada korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah memenuhi aspek yuridis melalui pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dari aspek sosiologis, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan orientasi pada pemulihan korban. Sanksi pidana yang dijatuhkan telah memberikan kepastian hukum secara formal, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan karena tidak disertai pidana denda maupun mekanisme pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, hakim diharapkan lebih memperhatikan kepentingan dan pemulihan korban melalui penerapan prinsip keadilan restoratif serta mempertimbangkan bentuk pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan hak-hak korban. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana, Konten Intim Non- Konsensual, Efektivitas Hukum.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	nabila bila ado
Date Deposited:	08 Sep 2026 05:22
Last Modified:	08 Sep 2026 05:22
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22569

Actions (login required)

View Item