Lubis, Sinta (2026) ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER_SINTA LUBIS_NIM.220510244.pdf Download (120kB)
	Text RINGKASAN_SINTA LUBIS_NIM.220510244.pdf Download (201kB)
	Text BAB 1_SINTA LUBIS_NIM.220510244.pdf Download (374kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_SINTA LUBIS_NIM.220510244.pdf Download (163kB)
	Text Sinta Lubis Nim 220510244.pdf Restricted to Registered users only Download (29MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tindak pidana korupsi dalam perkara impor gula berdasarkan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Perkara ini menarik dikaji karena berkaitan dengan penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam kebijakan impor gula serta pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan prinsip kesalahan (geen straf zonder schuld). Selain itu, terdapat persoalan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan kerugian keuangan negara sebesar Rp194.718.181.818,19 yang dikonstruksikan dari keuntungan pihak lain dan dianggap sebagai keuntungan yang seharusnya diperoleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan unsur tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan prinsip kesalahan serta pertimbangan hakim dalam menentukan kerugian keuangan negara berdasarkan konsep kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan prosedur dan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kebijakan impor gula tidak sertamerta membuktikan kesalahan pidana terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian kesalahan atau mens rea. Penetapan kerugian keuangan negara sebesar Rp194.718.181.818,19 juga menimbulkan persoalan karena berkaitan dengan keuntungan pihak lain yang dikonstruksikan sebagai keuntungan yang seharusnya diperoleh PT PPI. Keuntungan pihak lain tidak otomatis merupakan kerugian keuangan negara tanpa pembuktian adanya kekurangan kekayaan atau hak ekonomi PT PPI yang nyata dan pasti jumlahnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi harus tetap berlandaskan prinsip geen straf zonder schuld, sehingga perbuatan melawan hukum tidak otomatis membuktikan kesalahan pidana terdakwa. Penetapan kerugian keuangan negara juga harus memenuhi unsur kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya (actual loss), sehingga keuntungan pihak lain atau keuntungan yang tidak diperoleh (lost profit) tidak dapat langsung dipersamakan dengan kerugian keuangan negara tanpa pembuktian kekurangan kekayaan negara yang benar-benar terjadi.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SINTA LUBIS
Date Deposited:	07 Sep 2026 08:35
Last Modified:	07 Sep 2026 08:35
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22562

Actions (login required)

View Item