MAHIRA, SOFYA (2026) KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (UUJN) DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (UUPT). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER_SOFYA MAHIRA_NIM.220510296.pdf Download (126kB)
	Text RINGKASAN_SOFYA MAHIRA_NIM.220510296'.pdf Download (251kB)
	Text BAB 1_SOFYA MAHIRA_NIM.220510296.pdf Download (307kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_SOFYA MAHIRA_NIM.220510296.pdf Download (261kB)
	Text FULL SKRIPSI_SOFYA MAHIRA_NIM.220510296.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Proses pendirian Perseroan Terbatas memerlukan peran Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan akibat pelanggaran prosedur jabatan maupun pemberian keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh para penghadap sehingga menimbulkan sengketa hukum yang melibatkan Notaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban dan akibat hukum apabila akta yang dibuat mengandung cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis (Sociological Juridical Approach). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Notaris dan anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Medan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Seluruh data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik kenotariatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas berlandaskan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Notaris juga berperan memberikan penyuluhan hukum guna mencegah sengketa. Apabila terjadi pelanggaran, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cacat hukum pada akta dapat mengakibatkan akta autentik kehilangan kekuatan pembuktian sempurna dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. Oleh karena itu, disarankan Notaris perlu meningkatkan ketelitian dalam verifikasi dokumen dan pelaksanaan prosedur jabatan. Di sisi lain, pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah perlu diperkuat, serta masyarakat harus bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberikan agar tercipta kepastian hukum dalam pendirian Perseroan Terbatas.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SOFYA MAHIRA
Date Deposited:	07 Sep 2026 07:57
Last Modified:	07 Sep 2026 07:57
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22544

Actions (login required)

View Item