SAFITRI, LOLA (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP APARATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ATAS PENERBITAN DOKUMEN PALSU BAGI WARGA NEGARA ASING. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER_LOLA SAFITRI 220510091'.pdf Download (21kB)
	Text RINGKASAN_LOLA SAFITRI 220510091.pdf Download (203kB)
	Text BAB 1_LOLA SAFITRI 220510091.pdf Download (565kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_LOLA SAFITRI 220510091.pdf Download (326kB)
	Text Skripsi_Lola Safitri_220510091.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penyelenggaraan administrasi kependudukan seharusnya menjamin kebenaran identitas setiap orang guna menjaga kedaulatan negara dan ketertiban sosial. Namun, praktik penerbitan dokumen identitas bagi warga negara asing oleh oknum aparatur sipil masih menjadi ancaman serius yang merusak integritas basis data nasional, di mana proses verifikasi sering kali diabaikan demi kepentingan tertentu sehingga melahirkan identitas hukum yang tidak sah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap penerbitan dokumen kependudukan serta larangan pemalsuannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kejelasan norma mengenai pemalsuan dokumen negara serta menguji kedudukan pertanggungjawaban pidana bagi pejabat publik dalam skema penegakan hukum pidana administrasi di Indonesia. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan mengandalkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan identitas kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 masih menyisakan celah verifikasi yang memungkinkan terjadinya pemalsuan intelektual oleh pejabat berwenang. Dalam perkara yang diteliti, aparatur yang memfasilitasi warga negara asing memperoleh identitas Indonesia secara ilegal telah melanggar Pasal 94 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013. Pertanggungjawaban pidananya didasarkan pada pembuktian unsur kesengajaan dan ajaran penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk menerbitkan dokumen kependudukan yang memuat data tidak benar. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengintegrasikan sistem informasi kependudukan dengan basis data keimigrasian untuk mencegah manipulasi identitas warga negara asing, sedangkan aparat penegak hukum perlu menindak tegas aparatur yang terlibat melalui penerapan sanksi pidana maksimal disertai pemberhentian tidak dengan hormat guna memberikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan dokumen kependudukan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	lola lola saftri
Date Deposited:	08 Sep 2026 06:54
Last Modified:	08 Sep 2026 06:54
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22540

Actions (login required)

View Item