NASUTION, NURDIANA (2026) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK (PHK) DAN PEMBERIAN HAK PESANGON (Studi Putusan: 125/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER NURDIANA NASUTION.pdf Download (9kB)
	Text ABSTRAK NURDIANA NASUTION.pdf Download (75kB)
	Text BAB 1 NURDIANA NASUTION.pdf Download (206kB)
	Text DAPUS NURDIANA NASUTION.pdf Download (130kB)
	Text Nurdiana Nasution_220510115.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Dinamika hubungan industrial dalam Putusan Nomor 125/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn menunjukkan sengketa antara 126 pekerja dan PT Fairco Bumi Lestari Crumb Rubber Industri setelah perusahaan menghentikan operasional dan pembayaran upah dengan alasan kerugian serta pandemi COVID-19. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pengusaha atas PHK sepihak dan akibat hukum terhadap pemenuhan hak pesangon. Penelitian bertujuan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pengusaha dan menganalisis akibat hukum dalam putusan tersebut. Secara teoritis, penelitian diharapkan memperkaya kajian hukum perdata dan ketenagakerjaan, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pekerja, pengusaha, praktisi, dan aparat penegak hukum. Kajian kepustakaan penelitian bertumpu pada konsep pemutusan hubungan kerja, jenis-jenis PHK, perjanjian kerja, pertanggungjawaban hukum pengusaha, perlindungan pekerja, serta hak pesangon. Landasan normatifnya terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya, ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan pengaturan hak-hak normatif pekerja setelah PHK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pengusaha timbul akibat pengabaian terhadap tahapan perundingan bipartit sebelum dilakukan PHK, sehingga PHK secara sepihak tersebut dinilai cacat prosedural dan batal demi hukum. Selain itu, penggunaan kontrak kerja secara lisan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan terus-menerus mengakibatkan status pekerja beralih menjadi PKWTT. Kondisi tersebut menimbulkan kewajiban bagi pengusaha untuk memenuhi hak-hak normatif pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kerugian perusahaan tidak menghapus kewajiban tersebut, tetapi menjadi dasar dalam menentukan besaran kompensasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Disarankan agar pihak manajemen perusahaan memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya manusia dengan memastikan setiap hubungan kerja dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memenuhi ketentuan hukum serta mematuhi setiap tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya melalui perundingan bipartit sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, pemerintah melalui dinas terkait perlu memperketat pengawasan terhadap penggunaan pekerja harian lepas pada pekerjaan yang bersifat tetap serta meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kerja yang sah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak normatif pekerja.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	NURDIANA NASUTION
Date Deposited:	07 Sep 2026 07:33
Last Modified:	07 Sep 2026 07:33
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22536

Actions (login required)

View Item