ROFI'AH, ZUMROTUR (2026) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TERHADAP RESIKO KEBAKARAN HUTAN KARENA PEMBUKAAN LAHAN. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER ZUMROTUR.pdf Download (177kB)
	Text ABSTRAK ZUMROTUR.pdf Download (276kB)
	Text BAB I ZUMROTUR.pdf Download (376kB)
	Text DAPUS ZOMROTUR.pdf Download (283kB)
	Text SKRIPSI ZUMROTUR ROFI`AH.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Tengah masih terjadi secara berulang meskipun pembukaan lahan dengan cara membakar telah dilarang dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pencegahan serta penanggulangan bencana. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa selama tahun 2021–2025 terjadi 811 kejadian kebakaran, dengan jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Lut Tawar sebanyak 120 kejadian, Kecamatan Bintang 101 kejadian, dan Kecamatan Linge 99 kejadian. Penelitian ini bertujuan untuk pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan akibat pembukaan lahan, faktor-faktor yang menghambat penanggulangannya, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan peran pemerintah kabupaten di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara (data primer) serta literatur dan peraturan perundang-undangan (data sekunder). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran melalui sosialisasi larangan pembakaran lahan, patroli pada wilayah rawan, peningkatan kesiapsiagaan petugas, pelibatan relawan dan Masyarakat Peduli Api, serta koordinasi dengan KPH, Kepolisian, TNI, dan pihak terkait lainnya. Namun, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, personel, serta sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. Kedua, penanggulangan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih dipengaruhi oleh belum memadainya dukungan terhadap Pembukaan Lahan Tanpa Bakar, keterbatasan sumber daya dan koordinasi kelembagaan, serta kebiasaan masyarakat yang menganggap pembakaran sebagai cara yang lebih murah dan praktis. Ikatan kekerabatan juga menyebabkan sebagian masyarakat enggan melaporkan pelaku. Ketiga, penegakan hukum dilakukan melalui upaya pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pembakaran hutan, tetapi masih menghadapi kendala berupa sulitnya menentukan penguasaan lahan, ketiadaan saksi, tingginya biaya penegakan hukum, serta kondisi geografis yang menyulitkan aparat mencapai lokasi kebakaran. Pemerintah Daerah harus mengalihkan paradigma penanganan dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penyediaan teknologi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) serta pemberian insentif bagi petani yang patuh pada regulasi lingkungan. Kata kunci: Ke

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	ZUMROTUR ROFI'AH
Date Deposited:	07 Sep 2026 07:27
Last Modified:	07 Sep 2026 07:27
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22534

Actions (login required)

View Item