FAISAL, ACEP LUCKY (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG PESANGON KARYAWAN (Studi Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Mre). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER ACEP LUCKY FAISAL.pdf Download (33kB)
	Text ABSTRAK ACEP LUCKY FAISAL.pdf Download (320kB)
	Text BAB 1 ACEP LUCKY FAISAL.pdf Download (413kB)
	Text DAPUS ACEP LUCKY FAISAL.pdf Download (439kB)
	Text SKRIPSI ACEP LUCKY FAISAL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Persoalan utama dalam penelitian ini muncul ketika dana pesangon yang telah sah dicairkan oleh perusahaan tidak sampai kepada para pekerja yang berhak menerimanya, melainkan dikuasai untuk kepentingan pribadi oleh oknum internal yang memiliki akses atas pengelolaannya. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Mre, di mana Terdakwa Aryatama Subahra selaku Finance Staff PT Bina Sarana Sukses bersama Saksi Alfianur mencairkan dana pesangon 15 karyawan yang di-PHK sebesar Rp185.543.643,-, namun hanya Rp64.196.822,- yang diserahkan kepada karyawan, sementara Rp121.346.821,- digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku. Rumusan masalah mencakup penerapan gabungan Pasal 374, Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan Pasal 64 ayat (1) KUHP serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan uang pesangon karyawan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan gabungan ketiga pasal tersebut dan menilai pertimbangan hakim secara yuridis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, bersifat deskriptif-analitis. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dan Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Mre, dilengkapi bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Mre telah tepat secara yuridis formal.Pertimbangan yang diberikan masih berfokus pada terpenuhinya unsur delik, sementara penilaian atas akibat perbuatan dan perlindungan terhadap hak pekerja belum diuraikan secara mendalam. Oleh karena itu, vonis yang dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya seimbang dengan kerugian yang timbul dalam perkara ini. Saran dari penelitian ini bagi Majelis Hakim, dalam memeriksa dan memutus perkara penggelapan dalam jabatan yang berkaitan dengan hak normatif pekerja, perlu memberikan pertimbangan pemidanaan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan penyalahgunaan kepercayaan jabatan, perencanaan perbuatan, jumlah dan dampak kerugian terhadap pekerja, serta kondisi korban pasca-PHK. Bagi Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara penggelapan yang objeknya berkaitan dengan hak normatif pekerja, surat tuntutan perlu memuat uraian yang lebih komprehensif mengenai dampak perbuatan terhadap kesejahteraan dan hak-hak pekerja secara individual.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	ACEP LUCKY FAISAL
Date Deposited:	07 Sep 2026 07:20
Last Modified:	07 Sep 2026 07:20
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22531

Actions (login required)

View Item