Abdila Fonna, Abdila (2026) DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA ABORSI: PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI PADA PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text A_F-TESIS FINAL-2026_02_SEPT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Pengaturan tentang tindak pidana aborsi di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi. Diantaranya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU Kesehatan. Rezim regulasi tentang aborsi yang dinilai banyak ini, mengakibat proses pemidanaan tindak pidana aborsi berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana aborsi yang dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan berikut, yaitu Putusan Pengadilan Nomor: 106/Pid.Sus/2023/PN Tte, 37/Pid.Sus/2023/PN Kot, dan 110/Pid.Sus/2023/PN Gst. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan tindak pidana aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dan problematika penerapan asas lex specialis derogate legi generali didalamnya, dan penyebab terjadi disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana aborsi pada beberapa putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan undangundang (statute approach), konseptual (conseptual approach), dan kasus (case approaceh). Sumber data penelitian ini didapatkan dari kajian kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana aborsi di Indonesia bersifat multi-regulasi. Kondisi ini merupakan manifestasi dari kegagalan pada komponen substansi hukum (legal substance). Penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam pengaturan tindak pidana aborsi di Indonesia menghadapi problematika serius karena tidak adanya panduan normatif yang jelas tentang bagaimana asas ini harus diterapkan secara konkret. Penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana aborsi di Indonesia, yaitu perbedaan pilihan dasar hukum, perbedaan penafsiran unsur tindak pidana, perbedaan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan, perbedaan pola penalaran hukum oleh hakim. Disarankan kepada pemerintah untuk menghendaki upaya reformasi regulasi yang sistematis dan komprehensif, yang mencakup sinkronisasi vertikal antara PP 28/2024 dengan UU Kesehatan, sinkronisasi horizontal antara KUHP Baru, UU Kesehatan, dan UU Perlindungan Anak. Lembaga yudikatif diharapkan membentuk yurisprudensi yang konsisten melalui putusan-putusan Mahkamah Agung yang memberikan panduan normatif yang jelas tentang penerapan asas lex specialis dalam konteks tindak pidana aborsi. Kata Kunci: Disparitas Pemidanaan, Tindak Pidana Aborsi, lex specialis derogat legi generali.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Abdila Fonna
Date Deposited:	07 Sep 2026 03:11
Last Modified:	07 Sep 2026 03:11
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22480

Actions (login required)

View Item