Nazira, Mahya (2026) ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PROYEK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI MAHYA NAZIRA -AFTER SIDANG 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Air merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pemerintah Kota Lhokseumawe sendiri telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan air minum melalui pembangunan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum. Namun, hingga kini proyek SPAM tersebut belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe dalam mengelola proyek SPAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan SPAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi untuk mengkaji fenomena sosial dengan melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan, dipatuhi, dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu. Penyelenggaraan SPAM di Kota Lhokseumawe tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meskipun dilaksanakan melalui kerja sama dengan PT Toya Perdana Lhokseumawe. Karena proyek masih dalam masa pelaksanaan, PT Toya Perdana belum dapat dinyatakan wanprestasi. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu memastikan pengawasan dan percepatan penyelesaian proyek agar hak masyarakat atas air bersih segera terpenuhi. Pemerintah Daerah tetap bertanggung jawab atas pelayanan air minum, sementara PDAM dan PT Toya Perdana Lhokseumawe menjalankan perannya masing-masing. Pemerintah Daerah tetap berkewajiban memastikan pengawasan, akuntabilitas, dan percepatan penyelesaian proyek agar pelayanan air minum segera dapat dinikmati masyarakat, sehingga hak masyarakat atas air bersih dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saran yang dapat penulis berikan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebaiknya mempercepat operasionalisasi SPAM melalui penyelesaian kendala teknis, administratif, serta penguatan kapasitas dan tata kelola PDAM agar pelanan air minum dapat segera berjalan optimal, serta perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan SPAM melalui pelaporan berkala, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak atas layanan air minum. Kata Kunci: Sistem Penyediaan Air Minum, Tanggung Jawab Hukum, Pelayanan Publik

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mahya Nazira
Date Deposited:	04 Sep 2026 09:51
Last Modified:	04 Sep 2026 09:51
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22462

Actions (login required)

View Item