GUNAWAN, INDRA (2026) EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN BARCODE QR DALAM PEMBELIAN BBM BERSUBSIDI DI KABUPATEN ACEH UTARA. S2 thesis, universitas malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text TESIS INDRA JADI Print.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penyaluran BBM bersubsidi sering mengalami berbagai penyimpangan, seperti penimbunan dan penyalahgunaan. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah menerapkan sistem digitalisasi pembelian BBM bersubsidi dengan penggunaan Barcode QR Code melalui aplikasi MyPertamina. Pelayanan BBM Bersubsidi di SPBU hanya dilakukan apabila telah dilakukan scant QR Code dan sama dengan Nomor Polisi Kendaraan. Namun fakta dilapangan masih terjadi pembelian BBM bersubsidi tanpa adanya scant QR Code dan adanya penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan kendaraan yang akan diisi BBM sersubsidi di SPBU Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian tesis ini untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara, menganalisis kendala dalam pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara dan menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara tersebut Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah teknik penelitian lapangan. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan 4 (empat) tahap meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Efektivitas pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara masih belum efektif karena masih adanya operator SPBU yang berani melakukan pengisian BBM bersubsidi tanpa adanya barcode QR dan tidak memeriksa kesesuaian barcode QR dengan kendaraan yang akan di isi BBM. Kendala pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di SPBU Kabupaten Aceh Utara disebabkan karena kurangnya pengawasan lapangan yang dilakukan oleh manajemen SPBU Kabupaten Aceh Utara terhadap operator yang melakukan pengisian BBM bersubsidi menggunakan barcode QR. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara tersebut dilakukan dengan menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi melalui proses penangkapan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana di pengadilan negeri Lhoksukon Disarankan agar petugas operator pengisian BBM bersubsidi melakukan scant barcode sesuai dengan ketentuan Mypertamina. Disarankan agar manejemen SPBU sering melakukan pengawasan langsung terhadap proses pengisian BBM bersubsidi melalui scant barcode QR. Disarankan agar dibuat pengaturan yang secara khusus mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan QR Code MyPertamina sebagai instrumen digital

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	INDRA GUNAWAN
Date Deposited:	04 Sep 2026 08:51
Last Modified:	04 Sep 2026 08:51
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22454

Actions (login required)

View Item