SABARI, RAHMAD (2026) ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEUCHIK DI ACEH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEUCHIK.pdf Download (182kB)
	Text ABSTRAK RAHMAD SABARI.pdf Download (285kB)
	Text BAB 1 RAHMAD SABARI.pdf Download (827kB)
	Text DAPUS RAHMAD SABARI.pdf Download (254kB)
	Text SKRIPSI RAHMAD SABARI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pengaturan masa jabatan kepala desa dan keuchik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Undang-Undang tersebut mengatur masa jabatan kepala desa selama delapan tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tetap mengatur masa jabatan keuchik selama enam tahun. Perbedaan tersebut menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum mengenai pengaturan masa jabatan keuchik di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan masa jabatan keuchik di Aceh pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan keuchik di Aceh tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai lex specialis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025 juga menegaskan bahwa ketentuan masa jabatan delapan tahun dalam UndangUndang Desa tidak berlaku secara otomatis bagi keuchik di Aceh sehingga perubahan masa jabatan hanya dapat dilakukan melalui perubahan UUPA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UUPA tetap menjadi dasar hukum pengaturan masa jabatan keuchik di Aceh. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Desa dan UUPA guna menjamin kepastian hukum, sinkronisasi regulasi, serta menjaga kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	RAHMAD SABARI
Date Deposited:	04 Sep 2026 08:20
Last Modified:	04 Sep 2026 08:20
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22450

Actions (login required)

View Item