NABILA, ZILA (2026) TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PULAU ANTARA ACEH DAN SUMATERA UTARA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover_ZILA NABILA.pdf Download (147kB)
	Text ringkasan_ZILA NABILA.pdf Download (146kB)
	Text BAB 1_ZILA NABILA.pdf Download (382kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_ZILA NABILA.pdf Download (266kB)
	Text SKRIPSI_ZILA NABILA 220510204.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penetapan kembali kode dan data wilayah administratif Pulau Mangkir Besar, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Panjang sebagai bagian dari Provinsi Aceh menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam penataan wilayah administrasi pemerintahan. Penelitian ini difokuskan pada kewenangan pemerintah pusat dalam pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, serta akibat hukum dari penetapan kembali kode keempat pulau tersebut terhadap kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar, sifat, dan batas kewenangan Menteri Dalam Negeri serta menilai konsekuensi yuridis setelah kode dan data wilayah keempat pulau kembali ditetapkan sebagai bagian dari Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan melalui tahap pengumpulan, pengklasifikasian, penelaahan bahan hukum, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 merupakan kewenangan administratif-deklaratoir. Kewenangan tersebut berfungsi untuk menata, mencatat, dan menyelaraskan data wilayah, bukan secara mandiri menciptakan atau mengubah batas wilayah secara konstitutif. Penetapan kembali kode empat pulau sebagai bagian dari Aceh menimbulkan akibat hukum berupa pulihnya kepastian hukum administratif, kejelasan yurisdiksi Pemerintah Aceh, sinkronisasi data nasional, serta kepastian dalam pelayanan publik, administrasi kependudukan, perencanaan pembangunan, dan koordinasi antarlembaga pemerintahan. Penetapan tersebut bersifat korektif dan administratif karena memperbaiki ketidaksesuaian pencatatan sebelumnya tanpa melahirkan kewenangan pemerintahan daerah yang baru. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat perlu memastikan pemutakhiran kode dan data wilayah sesuai asas legalitas, AUPB, verifikasi kewilayahan, serta kekhususan Aceh berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006, melalui koordinasi dan sinkronisasi data guna mencegah ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	ZILA NABILA
Date Deposited:	08 Sep 2026 06:18
Last Modified:	08 Sep 2026 06:18
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22446

Actions (login required)

View Item