Zahrani, Putri (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF QANUN JINAYAH (Studi Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm ). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI PUTRI ZAHRANI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Pemerkosaan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak traumatis bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Di Provinsi Aceh, penanganan tindak pidana pemerkosaan diatur melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan pasal 48 yang dihukum dengan pelecehan seksual yaitu pasal 46 dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi (uqubat) ditinjau dari nilai keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari putusan yang lebih menitik beratkan pada penghukuman terhadap Terdakwa saja yaitu berupa uqubat ta’zir 45 kali cambuk, sementara hak-hak korban untuk memperoleh pemulihan melalui restitusi tidak dicantumkan sama sekali dalam amar putusan. Padahal, korban merupakan penyandang tunagrahita yang mengalami penderitaan dan kerugian akibat perbuatan Terdakwa sehingga membutuhkan perlindungan dan pemulihan yang lebih khusus. Selain itu, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi korban. Fakta persidangan yang menunjukkan adanya penetrasi atau persetubuhan yang didukung oleh surat visum at repertum yang menunjukkan selaput darah korban tidak utuh, seharusnya hal ini menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menentukan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagai pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, bukan hanya sebagai pelecehan seksual berdasarkan Pasal 46. Dengan demikian, permasalahan dalam putusan tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan pelaku, tetapi juga ketepatan kualifikasi perbuatan serta tidak terpenuhinya hak korban atas pemulihan. Oleh karena itu, putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum, keadilan, dan pemulihan yang optimal bagi korban. Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Jinayat, Perlindungan Korban, Restitusi.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	putri zahrani saleh
Date Deposited:	04 Sep 2026 08:09
Last Modified:	04 Sep 2026 08:09
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22434

Actions (login required)

View Item