HUMAYRAH, INDAH (2026) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG TIDAK MELAPORKAN TRANSAKSI NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/Pn Lsm). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover_INDAH HUMAYRAH_NIM.220510097.pdf Download (151kB)
	Text abstrak_INDAH HUMAYRAH_NIM.220510097.pdf Download (103kB)
	Text bab 1_INDAH HUMAYRAH_NIM.220510097.pdf Download (440kB)
	Text daftar pustaka_INDAH HUMAYRAH_NIM.220510097.pdf Download (344kB)
	Text INDAH HUMAYRAH NIM.220510097.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

jiban melaporkan setiap transaksi narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm, hakim menjatuhkan pidana terhadap orang yang secara sadar tidak melaporkan peristiwa narkotika, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai kejelasan batas pertanggungjawaban pidana, standar pengetahuan dan kesengajaan orang, serta penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang menunjukkan adanya jarak antara pengaturan kewajiban pelaporan dan penerapannya oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak melaporkan transaksi narkotika serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang tersebut berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, serta dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak melaporkan transaksi narkotika hanya dapat dibebankan apabila seluruh unsur Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah, khususnya adanya kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pembenar atau pemaaf, sehingga pemidanaan harus diterapkan secara proporsional berdasarkan asas legalitas dan kesalahan, sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak melaporkan transaksi narkotika dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm didasarkan pada pembuktian fakta hukum yang meyakinkan, pemenuhan unsur delik, dan pembuktian mens rea terdakwa, dengan tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai perwujudan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum narkotika. Disarankan agar aparat penegak hukum dan hakim menerapkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara proporsional dengan menekankan pembuktian kesengajaan, ketiadaan alasan pembenar atau pemaaf, sehingga putusan yang dijatuhkan mampu mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap orang sekaligus menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, serta dan efektivitas pemberantasan tindak pidana narkotika.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	INDAH HUMAYRAH
Date Deposited:	04 Sep 2026 08:19
Last Modified:	04 Sep 2026 08:19
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22424

Actions (login required)

View Item