Precellia, Astrid Frisca (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN ATRIBUT PARTAI POLITIK DALAM KAMPANYE PEMILU. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text ASTRID FRISCA PRECELLIA P.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Pelaksanaan kampanye pemilihan umum seharusnya berlangsung secara tertib dengan perlindungan terhadap atribut partai politik sebagai sarana komunikasi politik peserta pemilu. Namun, masih sering terjadi tindak pidana pengrusakan atribut partai politik oleh simpatisan peserta pemilu yang menghambat penyampaian visi dan misi, serta penjatuhan sanksi pidana terhadap pelakunya belum optimal karena pengaturannya belum dirumuskan secara eksplisit dan terperinci. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana urgensi pengaturan hukum terhadap tindak pidana perusakan atribut partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya dalam sistem hukum Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan hukum mengenai tindak pidana pengrusakan atribut partai politik dalam kampanye pemilu menurut UU Pemilu serta pertanggungjawaban sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan atribut partai politik. Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta dianalisis melalui tahap pengumpulan, pengklasifikasian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan hukum mengenai pengrusakan atribut partai politik terletak pada kebutuhan memperjelas hubungan antara Pasal 491 dengan Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu, terutama mengenai subjek pelaku, bentuk perbuatan, objek yang dilindungi, dan konteks kampanye. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku harus didasarkan pada pembuktian perbuatan, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya alasan penghapus pidana, serta ketepatan norma yang diterapkan. Analisis Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mlg dan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Lbo menunjukkan bahwa penerapan sanksi harus disesuaikan dengan fakta dan unsur pasal, sedangkan penyertaan hanya dapat diterapkan apabila keterlibatan pihak lain didukung alat bukti yang sah dan memadai dalam proses pembuktian perkara. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu memperjelas hubungan Pasal 491 dengan Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu agar terdapat kepastian mengenai subjek, bentuk perbuatan, dan objek yang dilindungi. Aparat penegak hukum juga perlu menerapkan pertanggungjawaban pidana secara cermat, proporsional, dan berdasarkan alat bukti yang sah, sesuai tingkat kesalahan setiap pelaku. Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemilu, Perusakan, Atribut Politik, Pertanggungjawaban Pidana

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Astrid Frisca Precellia P
Date Deposited:	04 Sep 2026 07:17
Last Modified:	04 Sep 2026 07:17
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22416

Actions (login required)

View Item