Rahmah, Listia (2026) PUTUSAN PERADILAN ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (Studi Kasus di Desa Cot Rabo Baroh Kabupaten Bireuen). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.
|
Text
COVER.pdf Download (10MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (10MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (10MB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (10MB) |
|
|
Text
skripsi Listia Rahmah.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB) |
Abstract
RINGKASAN Dalam tatanan hukum adat Aceh, sanksi adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang idealnya mampu menjaga keharmonisan sosial, memberikan efek jera, dan menyelesaikan perkara secara cepat dan damai. Namun dalam praktiknya, efektivitas putusan sanksi adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Desa Cot Rabo Baroh Kabupaten Bireuen masih menghadapi sejumlah kendala, terutama ketika berhadapan dengan putusan peradilan formal yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas putusan sanksi adat dibandingkan putusan peradilan, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan sanksi adat, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan harmonisasi antara mekanisme adat dan sistem peradilan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku sekaligus meneliti implementasinya dalam masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat gampong, tokoh adat, pelaku, korban, dan aparat penegak hukum. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum adat Aceh, dan putusan pengadilan terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan temuan lapangan dan menghubungkannya dengan norma hukum adat serta hukum positif. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa sanksi adat memiliki efektivitas sosial yang tinggi dalam penyelesaian penganiayaan ringan, namun efektivitas yuridisnya masih terbatas ketika harus berhadapan dengan putusan peradilan formal. Untuk itu disarankan: (1) dilakukan peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat gampong mengenai dasar hukum keberlakuan adat dalam sistem hukum Indonesia; (2) memperkuat dokumentasi dan administrasi putusan adat agar dapat dijadikan rujukan hukum; (3) meningkatkan koordinasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum; dan (4) mendorong pemerintah daerah untuk memberikan regulasi pendukung yang memperjelas posisi dan kekuatan hukum sanksi adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Kata Kunci: Sanksi adat, tindak pidana penganiayaan,peradilan adat,qanun Aceh desa cot rabo baroh
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | listia rahmah |
| Date Deposited: | 04 Sep 2026 05:02 |
| Last Modified: | 04 Sep 2026 05:02 |
| URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22410 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




