Hidayati, Rahmi (2026) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUSANAK/2023/PN SMG DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 81 UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (2MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text RAHMI HIDAYATI_220510126.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

RINGKASAN Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang mendapat perlindungan khusus dalam hukum Indonesia. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Namun apabila pelakunya adalah Anak, ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya Pasal 79 ayat (3) yang menyatakan bahwa pidana penjara khusus minimum tidak berlaku terhadap Anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konteks. Penelitiaan ini juga menggunakan bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ketentuan pemidanaan dalam UU SPPA serta menghubungkannya dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti. Perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam undang undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, diancam dengan hukum 5- 15 tahun penjara dan denda sebesar 5 milyar. Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tetapi Pasal 79 ayat (3) UU SPPA menyatakan bahwa minimum pidana penjara khusus tidak berlaku terhadap Anak. Terdapat disharmoni antara Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang mengatur pidana minimal 5 tahun dengan Pasal 79 ayat (3) UU SPPA yang menyatakan minimum khusus tidak berlaku bagi Anak. Dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, pidana 1 tahun 6 bulan tidak bertentangan dengan UU SPPA, namun masih terdapat permasalahan mengenai parameter pemidanaan dan keseimbangan perlindungan Anak pelaku dan Anak korban. Diperlukan harmonisasi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, pedoman pemidanaan serta restitusi korban dari Mahkamah Agung, penerapan hukum yang seimbang dan sensitif korban oleh penegak hukum, penguatan pemulihan holistik oleh LPSK dan instansi terkait, serta kajian akademis dan penelitian lanjutan mengenai disparitas putusan pidana anak. Kata Kunci : Perllindungan Anak, Kekerasan Seksual, Putusan Hakim, Korban

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Rahmi Hidayati
Date Deposited:	04 Sep 2026 04:55
Last Modified:	04 Sep 2026 04:55
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22407

Actions (login required)

View Item