Nazla, Alysia (2026) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN VISA HAJI OLEH WARGA NEGARA INDONESIA DI ARAB SAUDI (Studi Penelitian di Kota Medan). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf.pdf Download (128kB)
	Text Abstrak.pdf.pdf Download (375kB)
	Text Bab I. Pdf.pdf Download (2MB)
	Text Daftar Pustaka.pdf.pdf Download (705kB)
	Text Alysia Nazla_220510353.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pemalsuan visa haji merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dikarenakan maraknya praktik pemalsuan dan penyalahgunaan visa haji oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Fenomena tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif keimigrasian, tetapi juga termasuk dalam kategori tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku pemalsuan visa haji termasuk sanksi, dan menganalisis upaya dan kendala yang dihadapi dalam mencegah pemalsuan visa haji. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara serta Kantor Imigrasi Kota Medan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum serta permasalahan yang terjadi dalam praktik. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pemalsuan visa haji merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan adanya unsur kesengajaan dalam pembuatan maupun penggunaan dokumen tidak sah serta keterlibatan pihak lain seperti agen perjalanan. Selain itu, penggunaan visa yang tidak sesuai peruntukannya juga termasuk pelanggaran hukum. Upaya penanggulangan telah dilakukan melalui pengawasan, sosialisasi, dan penindakan hukum, namun masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan kuota haji, serta perkembangan modus operandi pelaku. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum lebih tegas dan konsisten dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku pemalsuan visa haji sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin kepastian hukum. Selain itu, pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan koordinasi dan pengawasan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi serta sosialisasi hukum kepada masyarakat, guna mengoptimalkan upaya pencegahan pemalsuan visa haji. Kata Kunci: Pemalsuan Visa Haji, Pertanggungjawaban Pidana, Keimigrasian, Penyelenggaraan Ibadah Haji, Warga Negara Indonesia.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Alysia Nazla
Date Deposited:	07 Sep 2026 03:53
Last Modified:	07 Sep 2026 03:53
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22402

Actions (login required)

View Item