Irwansyah, Irwansyah (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDA ACEH NOMOR 15/PID.SUSTPK/2024/PN BNA KAJIAN ASPEK HUKUM PIDANA. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover Tesis Irwansyah.pdf Download (97kB)
	Text Abstrak Tesis Irwansyah.pdf Download (208kB)
	Text Bab I Tesis Irwansyah.pdf Download (234kB)
	Text Daftar Pustaka Tesis Irwansyah.pdf Download (195kB)
	Text Tesis Irwansyah Full_text..pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan insentif pajak daerah yang menimbulkan perdebatan terkait penerapan unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna, menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan dan asas-asas hukum pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara. Majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa diputus bebas (vrijspraak). Namun, berdasarkan analisis penulis, terdapat fakta-fakta persidangan yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pemberian dan pengelolaan insentif pemungutan pajak daerah, termasuk pemberian insentif kepada pihak yang tidak secara langsung melakukan pemungutan pajak, pengembalian dana secara kolektif, serta adanya kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP. Selain itu, penerapan Pasal 18 mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan aset, dan pencabutan hak tertentu pada prinsipnya merupakan instrumen penting dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. kesimpulan bahwa putusan bebas dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan penerapan hukum yang substantif karena hakim lebih menitikberatkan pada pendekatan legalistik formal dibandingkan menilai substansi penyalahgunaan kewenangan dan dampak kerugian negara yang timbul. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim, Penyalahgunaan Kewenangan, Kerugian Negara.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Irwansyah Irwansyah Irwansyah
Date Deposited:	04 Sep 2026 03:49
Last Modified:	04 Sep 2026 03:49
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22391

Actions (login required)

View Item