INDRIYANI, TIARA (2026) PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH GURU PESANTREN (STUDI PENELITIAN DI POLRES LABUHANBATU). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (228kB)
	Text Abstrak.pdf Download (284kB)
	Text Bab I .pdf Download (277kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (250kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru pesantren terhadap santri merupakan persoalan serius yang berdampak fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Relasi kuasa antara guru pesantren dan santri menyebabkan kasus ini sering sulit diungkap dan terlambat dilaporkan. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur peran dan kewajiban aparat penegak hukum dalam menangani perkara serta melindungi korban, penanganannya masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran aparat kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru pesantren di Polres Labuhanbatu serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam penanganannya. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polres Labuhanbatu serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif (descriptive analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aparat Kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual oleh guru pesantren telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1), melalui penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan korban, pengumpulan alat bukti, pemberian perlindungan kepada korban, dan koordinasi dengan pihak terkait. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa korban yang takut melapor, tekanan lingkungan, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan kepolisian meliputi pendekatan persuasif kepada korban dan keluarga, koordinasi dengan pihak terkait, serta pemberian pendampingan dalam proses hukum. Oleh karena itu disarankan agar aparat kepolisian lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana kekerasan seksual serta memperkuat upaya perlindungan terhadap korban dalam proses penegakan hukum. Kata Kunci : Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Guru Pesantren.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	TIARA INDRIYANI
Date Deposited:	04 Sep 2026 04:13
Last Modified:	04 Sep 2026 04:13
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22389

Actions (login required)

View Item