Saputra, Wahyu (2026) ANALISIS TINDAK PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI JALUR KEPABEANAN DI LHOKSEUMAWE DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover Tesis Wahyu Saputra.pdf Download (118kB)
	Text Abstrak Tesis Wahyu Saputra .pdf Download (226kB)
	Text Bab 1 Tesis Wahyu Saputra.pdf Download (325kB)
	Text Daftar Pustaka Tesis Wahyu Saputra.pdf Download (201kB)
	Text Tesis Wahyu Saputra Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melaranag adanya penyelundupan narkotika melalui jalur kepabeanan. Di Lhokseumawe, penegakan dilakukan secara berlapis oleh DJBC, BNN, Polri, dan Kejaksaan untuk menjerat pelaku berdasarkan unsur perbuatan dan kesengajaan. Namun di Kota Lhokseumawe kasus penyelundupan narkotika masih terjadi, sehingga tujuan hukum belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan narkotika melalui jalur kepabeanan, hubungan dan penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peran aparat penegak hukum dalam proses penindakan dan penuntutan pelaku penyelundupan narkotika melalui jalur kepabeanan. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian di Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe, menggunakan data primer dari wawancara dengan Bea Cukai, Polri, dan BNN. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan kemudian dianalisis melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan narkotika melalui jalur kepabeanan pada dasarnya dapat dikenakan Pasal 102 UU Kepabeanan, namun karena objeknya narkotika maka perbuatan tersebut juga memenuhi Pasal 113 UU Narkotika, sehingga terjadi concursus idealis dan berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP diterapkan ketentuan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu UU Narkotika, sedangkan UU Kepabeanan digunakan untuk menjelaskan modus penyelundupan. Hubungan dan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan secara multidoor melalui sinkronisasi larangan, ancaman pidana, dan kewenangan penyidikan sehingga pelaku dapat dijerat baik dari aspek cara pemasukkan barang maupun dari sifat barang terlarang. Peran aparat penegak hukum di Lhokseumawe melibatkan Bea dan Cukai sebagai garda awal untuk penindakan kepabeanan, diikuti BNN dan Polri dalam penyidikan narkotika, serta Kejaksaan dalam penuntutan. Disarankan agar koordinasi antarpenegak hukum serta peningkatan penindakan di titik masuk pabean terus ditingkatkan guna memperkuat efektivitas penegakan hukum narkotika di wilayah Lhokseumawe. Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyelundupan Narkotika, Kepabeanan.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	wahyu wahyu saputra
Date Deposited:	04 Sep 2026 03:36
Last Modified:	04 Sep 2026 03:36
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22377

Actions (login required)

View Item