MAHFUZDAH, NANDA (2026) EVALUASI KEBIJAKAN KELEMBAGAAN MUKIM MENGGUNAKAN MODEL CIPP DI KABUPATEN ACEH UTARA. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (128kB)
	Text Abstrak.pdf Download (192kB)
	Text Bab I.pdf Download (209kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (170kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan kelembagaan mukim di Kabupaten Aceh Utara menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, dan Product), mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan rekomendasi penguatan kelembagaan mukim. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya fungsi mukim dalam sistem pemerintahan lokal meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam praktiknya, mukim masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan posisi kelembagaan, keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari unsur DPMG, camat, imum mukim, geuchik, tuha peut, ketua forum mukim, tokoh masyarakat, dan akademisi. Analisis data dilakukan berdasarkan dimensi CIPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan kelembagaan Mukim di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan model CIPP masih memperlihatkan kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi, dengan berbagai keterbatasan pada aspek input, process, dan product, seperti minimnya sumber daya, lemahnya koordinasi, ketidakjelasan kewenangan, serta dampak kebijakan yang masih dominan pada fungsi sosial-adat dan belum optimal dalam pemerintahan dan pembangunan. Faktor penghambat utama berasal dari ketidaksesuaian kebijakan, keterbatasan regulasi dan sumber daya, serta peran Mukim yang cenderung simbolik, sedangkan faktor pendukungnya adalah kuatnya legitimasi sosial-budaya serta komitmen Imum Mukim. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah memperjelas regulasi dan kewenangan mukim, memperkuat dukungan anggaran dan fasilitas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, serta memperkuat mekanisme koordinasi antara mukim, gampong, dan kecamatan. Selain itu, diperlukan integrasi kelembagaan mukim dalam sistem perencanaan pembangunan daerah agar perannya tidak hanya bersifat sosial-adat, tetapi juga strategis dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini juga menghasilkan novelty berupa Model Evaluasi Kelembagaan Mukim Berbasis Kontekstual-Integratif yang memperluas pendekatan CIPP dengan memasukkan dimensi sosial, budaya, politik, relasi kelembagaan, dan kewenangan untuk memperkuat efektivitas kelembagaan Mukim.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions:	Pascasarjana > 63103 - Magister Administrasi Publik
Depositing User:	Nanda Mahfuzdah
Date Deposited:	04 Sep 2026 02:57
Last Modified:	04 Sep 2026 02:57
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22355

Actions (login required)

View Item