MIFTAH, AYUMI ZHUHRA (2026) TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. IKA BINA AGRO WISESA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Penelitian Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER AYUMI ZHUHRA MIFTAH.pdf Download (27kB)
	Text ABSTRAK AYUMI ZHUHRA MIFTAH.pdf Download (39kB)
	Text BAB 1 AYUMI ZHUHRA MIFTAH.pdf Download (122kB)
	Text DAPUS AYUMI ZHUHRA MIFTAH.pdf Download (240kB)
	Text Ayumi Zhuhra Miftah_210510153.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Kegiatan industri pengolahan minyak kelapa sawit memiliki dampak positif terhadap perekonomian, namun juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan baik. Das sollen dalam penelitian ini mengacu pada kewajiban perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara ringkas mengatur mengenai kewajiban perseroan untuk melaksanakan tangung jawab sosial dan lingkungan. Das sein menunjukkan adanya dugaan pencemaran udara dan bau akibat aktivitas PT. Ika Bina Agro Wisesa di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini bertujuan mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan serta akibat hukum yang timbul akibat pencemaran lingkungan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan (field research) yang melibatkan wawancara dan observasi di lokasi terdampak, serta penelitian kepustakaan (library research) untuk mengkaji dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menyimpulkan tanggung jawab hukum PT. IBAS baru sebatas pemenuhan administratif, sosial, dan izin usaha/legalitas perusahaan. namun mengabaikan kewajiban substantif pemulihan lingkungan Pasal 67 dan 68 UU 32 Tahun 2009. Perusahaan menjadikan bantuan sosial sebagai bentuk instrumen peredam keluhan masyarakat. Sanksi administratif, perdata, dan pidana tidak efektif akibat lemahnya pengawasan pemerintah serta rendahnya kesadaran hukum. Hal ini menyebabkan bantuan sosial beralih fungsi menjadi alat penghindar sanksi hukum dan penutup pelanggaran lingkungan. Dibutuhkan pengawasan ketat serta sanksi tegas bagi pelaku usaha demi melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.. Saran dalam penelitian ini yaitu diperlukan peningkatan pengawasan dari pemerintah desa dan instansi terkait terhadap aktivitas perusahaan agar pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan dapat berjalan secara optimal. Perusahaan juga diharapkan terus meningkatkan pengelolaan lingkungan sebagai bentuk kepatuhan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sekitar.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Hukum Ayumi Ayumi zhuhra Mifta
Date Deposited:	03 Sep 2026 09:06
Last Modified:	03 Sep 2026 09:06
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/22341

Actions (login required)

View Item